Kanwil Kumham Banten Ikuti Konsinyering Pedoman Standar Layanan Informasi Publik

TANGERANG - Keterbukaan Informasi Publik  merupakan salah satu pilar penting yang melekat pada setiap Badan Publik agar mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi.

Untuk itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Biro Humas Hukum Kerja Sama melakukan konsinyering penyusunan pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang dilaksanakan selama 3 hari mulai Minggu, 29 Mei 2022 hingga Selasa, 31 Mei 2022 di Aryaduta Hotel Lippo Village, Tangerang.

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

"Di era saat ini masyarakat sangat ingin mengetahui keterbukaan informasi publik, maka dari itu perlu kesadaran dari badan publik  untuk menciptakan informasi publik yang transparan, akuntabel dan good goverment, " ujar Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama, Hantor Situmorang saat memberikan sambutannya, Minggu (29/05/2022).

Sebagai Unit Kementerian yang besar, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.

Baca juga: Disdukcapil Kota Tangerang Keliling Berikan Pelayanan Adminduk Sehari Jadi

"Preditkat yang kita capai saat ini ada di posisi menuju badan publik yang informatif, kita masih punya tugas besar untuk saling bekerja sama mendorong peningkatan birokrasi Kemenkumham. Kita harus punya quick respon dalam mendapatkan dan menyampaikan informasi, maka dari itu diperlukan hubungan yang terjalin baik dengan UPT yang di wilayah, " tuturnya.

Diharapkan melalui kegiatan ini seluruh pemangku kehumasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk melahirkan Pedoman yang dapat dijadikan panduan oleh para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun pejabat/pegawai di bidang kehumasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Jokowi Resmikan Jalan Bypass Balige

"Sehingga dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat  dapat optimal, dan nantinya dapat berimbas dengan meningkatnya kualifikasi Kementerian hukum dan HAM menjadi Badan Publik Informatif di tahun 2022, dan di tahun-tahun selanjutnya, " tandasnya.

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sendiri meskipun telah mendapat Predikat "Informatif" oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Banten, namun PPID terus berbenah melakukan perbaikan dalam berbagai aspek, dalam hal penyediaan informasi maupun  pengelolaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Banten sehingga terus memberikan informasi terpercaya kepada masyarakat.

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Luar Biasa Rumit dan Menantang

(Hms/Hbi)