Dilingkup Puspemkot Tangerang Sudah Rusak, Kinerja Dinas PUPR Dipertanyakan

TANGERANG – Aktivis Tangerang Raya Ketua Badan Peneliti Aset Negara Republik Indonesia (BPAN RI ) Haji Muhdi mempertanyakan keseriusan pemkot Tangerang dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana umum yang memberikan kepuasan dan kenyamanan pada masyarakat.

Pasalnya Kata dia, pihak Dinas PUPR tidak jeli dalam memilih kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan yang seharusnya mengedepankan kwalitas menjadi yang utama.

Baca juga: Secara Cepat Dinas PUPR Cari Solusi Penanganan Banjir di Kecamatan Benda

Hal itu terlihat pada pekerjaan penataan trotoar di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang yang usianya belum genap satu tahun sudah mengalami kerusakan.

“Belum genap satu tahun usai di bangun trotoar di sekitar pusat Pemerintah Kota Tangerang.Baru ditata ulang pada Desember 2021 lalu kini kondisinya sudah mulai rusak.” kata Haji Muhdi.

Baca juga: Bawa Berkah Ramadhan, Puan Maharani Serahkan Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Warga Desa Giriwono

Dari pantauan wartawan area yang mengalami kerusakan cukup parah, diperkirakan sepanjang sekitar 20 meter di sekitaran lapangan tembak.Selain itu juga terlihat Vaping Blok sebagian ada yang berantakan.

Untuk di ketahui pekerjaan trotoar tersebut bersumber dari APBD menelan anggaran sebesar Rp 4, 7 miliar.Dikerjakan oleh CV. Widi Karya Mandiri.

Baca juga: Akhir Dari Blokade Massa, PBS Diberikan Waktu 1 Tahun Untuk Lewati Jalan Umum

“Dengan dana Rp 4, 7 miliar yang di gelontorkan oleh pemda itu seharusnya lebih mengedepankan kwalitas pekerjaan, bukan hanya mengejar keuntungan pribadi atau kelompoknya semata.Sehingga mengabaikan kwalitas pekerjaan.” kata dia

Ia juga mencium aroma yang tidak sedap dalam pembangunan trotoar tersebut.Karena kata Aktivis yang getol menyarakan berbagai kasus korupsi di Kota Tangerang itu, dengan anggaran yang sangat fantastis itu seharusnya Pejabat Pemeriksa Keuangan (PPK) bisa lebih jeli dalam melakukan pemeriksaan.

Baca juga: Mesakh Mirin: Kemenhub Harus Segera Benahi Bandara di Papua

Haji Muhdi juga mendorong Aparat Penegak Hukum APH untuk menelusuri kejanggalan yang terjadi di lapangan itu.

“Uang segitu besar namun hasilnya tidak memuaskan masyarakat.Apalagi nantinya kalau ada temuan BPK pasti akan kita dorong APH untuk menelusuri.” tegasnya. (Hendi)

Baca juga: Sodik Mujahid: Pembangunan Taman Wisata Sejarah Salatiga Butuh DED dan ‘Master Plan’